diskriminasi peradilan pada ricksy prematuri, tersangka dugaan bioremediasi (pemulihan lahan tanah dan tercemar limbah migas dengan biologis) fiktif selama lahan chevron supaya dihentikan karena perkara ini hanya memunculkan preseden hukum yang menafikan keadilan.
perkara ini serta memunculkan preseden hukum yang menafikan keadilan terdakwa lainnya juga mengganggu cuaca investasi pada kelompok masyarakat industri migas indonesia, ujar juru bicara alumni institut pertanian bogor (ipb) ahmad mukhlis yusuf terhadap wartawan pada jakarta, rabu.
menurut mukhlis, tersangka ricksy juga empat tersangka yang lain selama pengadilan tipikor jakarta pusat supaya membeli hak hukum menghadirkan saksi ahli dan kompeten.
kami telah mencatatkan permohonan pemantauan atas proses peradilan dan tengah berjalan, agar majelis hakim bertindak adil dan tidak diskriminatif. bagian ricksy cuma diberikan waktu seminggu agar menghadirkan saksi ahli, sementara jaksa memiliki 26 saksi ahli selama 3.5 bulan. sementara 24 saksi ahli itu meringankan serta dua saksi ahli saja dan memberatkan, ujar dia yang ditemani tito pranolog juga andi irman.
Informasi Lainnya:
ia menyatakan perkara yang menjerat ricksy prematuri, serta beberapa orang lainnya, berkaitan dengan proyek bioremediasi, pemulihan lahan tanah dan tercemar limbah migas secara biologis, selama lahan konsesi pt chevron pacific indonesia (cpi) dalam sejumlah wilayah di sumatera, selama kurun masa 2006--2012.
perkara ini mulai bergulir awal maret 2012, ketika jampidsus mulai melakukan penyidikan. hanya berselang beberapa hari saja selama 12 maret 2012, direktur penyidikan telah menganggarkan sprindik melalui tersangka ricksy prematuri juga general manager sumatera light north operation, alexia tirtawidjaja. perkara ini lalu menyeret tiga karyawan cpi lainnya-- kukuh kertasafari, widodo serta endah rumbiyanti-- dan betul kontraktor lain, herlan bin ompo, direktur pt sumigita jaya. keuntungan tersebut sudah menjadi fakta yang telah dipublikasikan di persidangan, ujarnya.
selanjutnya, ricky prematuri segera ditahan, saat sebagian tersangka lain bebas selama sidang pra peradilan.
di pihak lain, tutur dia, dalam fakta persidangan serta terungkap, deputi iv kementrian lingkungan hidup, masnellyarti hilman menyatakan substansi pekerjaan bioremediasi itu sudah berjalan sesuai dengan pp no 18 tahun 1999 serta kepmen lh nomor 128 tahun 2003.
dari kementrian lingkungan hidup saja menungkapkan substansi pekerjaan bioremediasi itu telah berjalan pas melalui pp no 18 tahun 1999 serta kepmen lh nomor 128 tahun 2003, kata dia.
ia menunjukan pt cpi adalah perusahaan eksplorasi minyak bumi yang terikat production sharing contract (psc) melalui bp migas (sekarang berubah adalah skk migas). salah Salah satu kewajiban cpi dijadikan perusahaan psc adalah memulihkan lahan-lahan dan tercemar akibat operasi dan eksplorasi migas.
cpi pun menggelar tender agar website pemulihan lahan lewat metode bioremediasi selama sejumlah lokasi dan merupakan wilayah kerja operasinya. sepanjang tahun 2006--2012 ada puluhan tender yang digelar cpi. pt gpi salah Salah satu pemenangnya melalui seleksi dan ketat juga transparan. dijadikan direktur gpi dan bertanggungjawab pada menangani proyek-proyek bioremediasi, ricksy lah yang menandatangani kontrak kerja dengan cpi, tutur dia.
ia menduga catatan awal kasus ini berasal dari edison effendi, mantan dosen sebuah perguruan tinggi swasta pada jakarta, dan sudah pilihan kali mengikuti tender proyek bioremediasi pada cpi sementara kalah. atas laporan tersebut kejaksaan agung menduga bioremediasi itu tak diselenggarakan sebagaimana mestinya alias fiktif.
pada proses seterusnya, tutur dia, proyek bioremediasi tersebut dianggap merugikan keuangan negara. dugaan atas kerugian negara didukung saksi ahli yang diundang jpu dari bpkp di salah Satu persidangan.
padahal pada persidangan pra peradilan yang diajukan kaum terdakwa dari cpi, yang berlangsung di november 2012, ahli keuangan negara arifin p surya atmadja pada kesaksiannya selama pn jakarta selatan menegaskan kiranya bpkp tidak berwenang menghitung kerugian negara. keuntungan ini sebab telah diatur di undang-undang kiranya yang berhak mengaudit adalah badan pemeriksa keuangan (bpk) pas uu no 15 tahun 2005, ujarnya.
ahli keuangan itu menyebut bpkp tak mengakibatkan kewenangan menghitung kerugian negara dengan begini hasilnya pun menjadi tidak sah serta mesti batal demi hukum. bahkan hasil penghitungan itu tak dapat dimasukkan dibuat alat bukti.
menurut mukhlis, hingga saat ini, lanjutnya, kasus penandatangan petisi tersebut tercatat sampai hari selasa tanggal 1 mei 2013 merupakan sebanyak 433 orang daripada semua komponen penduduk indonesia, disamping para alumni ipb.
ia menegaskan upaya alumni ipb, cuma mau menyamakan pemahaman terhadap masyarakat indonesia terkait proses peradilan ini yang diwarnai diskriminatif.
kami harapkan demii keadilan baru berpihak kepadannya dengan peran komisi yudisial. kami memohon pada ky supaya memantau penegakkan hukum di persentasi ini supaya berjalan dengan adil serta transparan, ujarnya.
selain itu, ia memohon untuk ketua majelis hakim tipikor, dr. sudharmawatiningsih, mh mampu memimpin persidangan serta memutus melalui lebih adil pas melalui suara nurani hakim dijadikan wakil tuhan dalam muka bumi.